Rapat Pemutakhiran APIP Digelar

Radar Banjarmasin - Hulu Sungai Utara

AMUNTAI - Kegiatan pemutakhiran data yang merupakan hasil tindak lanjut pemeriksaan merupakan salah satu kebijakan yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.  

Hal ini, sesuai dengan Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) HM Aunul Hadi pada saat pelaksanaan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tingkat provinsi Kalsel tahun 2012, Rabu (23/05) malam di Aula Banua Kita.

Kegiatan pemutakhiran data ini, menurut Aunul Hadi, dinilai merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam siklus pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengingat kegiatan APIP, sesuai dengan norma pengawasan, besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada jumlah temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat. Namun, terletak pada efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh yang diperiksa.
"Aspek yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah koordinasi dan sinergi aparatur pengawasan, sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kompetisi pengawasan dengan baik," cetusnya. 

Aunul menambahkan, dengan koordinasi dan sinergi antara aparatur pengawasan interen (dalam, Red), maka diharapkan dapat dihindari munculnya isu tumpang tindih pemeriksaan.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan Drs Ikhwan Suyudi MM dalam paparan nya mengatakan,  peranan objek pemeriksaan atau SKPD juga menentukan sekali dalam keberhasilan kegiatan pengawasan yang dilakukan. (mar)

Penyerahan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala

BPK-RI Perwakilan Prop Kalsel, 09/11/2011 – 12:13

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. Hadir dalam acara ini Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Sekretariat Perwakilan, dan Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan. Dari Pihak Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD dan Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan. Pihak Kota Banjarmasin dihadiri oleh Ketua DPRD dan Irban IV Kota Banjarmasin. Sedangkan dari Pihak Kabupaten Barito Kuala dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut yang diserahkan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala merupakan posisi per 30 September 2011. Dalam kesempatan ini, Pihak Inspektorat menjelaskan bahwa temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti berasal dari LHP tahun-tahun terdahulu yang sulit ditindaklanjuti karena adanya beberapa kendala. Kepala Perwakilan menyarankan agar Pemerintah Daerah segera menginventarisir temuan-temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dan menginformasikannya kepada BPK RI untuk ditentukan statusnya. Pihak DPRD dan Inspektorat akan segera menindaklanjuti atas hasil pemantauan tindak lanjut ini dan segera menginventarisir temuan-temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Kepala Perwakilan berharap masalah yang terjadi dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah semakin bisa diminimalisir dan temuan-temuan pemeriksaan yang terjadi tidak terulang kembali.